EKONOMI MARITIM (BAHAN UH KLS 8)

EKONOMI MARITIM

maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (angkatan laut) atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan.

}  Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan.

}  Luas lautan dibandingkan luas daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30

}  Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

}  Data Food and Agriculture Organization tahun 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India.

}  Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan. 

Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika 1982

1. Batas laut teritorial, yaitu 12 mil dr titik terluar sebuah pulau ke laut bebas
2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil

Deklarasi juanda

}  Letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan

5 pilar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia
2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut
3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim
4. Diplomasi maritim
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim

Potensi Sumber Daya Kelautan

1. Perikanan
2. Pertambangan dan energi
3. Perhubungan laut (transportasi): pelayaran, pelabuhan,` dsb…
4. Pariwisata bahari: terumbu karang, pantai, diving, dsb….
5. Dll…..

SEJARAH EKONOMI MARITIM INDONESIA

1. Masa sebelum penjajahan

                Salah satu kerajaan maritim terbesar adalah Sriwijaya pada abad ke-5

                Selat Malaka menjadi pintu gerbang perdagangan Sriwijaya dengan India dan Tiongkok

Sriwijaya pernah mengirimkan utusan untuk mendirikan perwakilan dagang di daerah Ch’uan chou (Fukian) Tiongkok

2.       Masa Penjajahan

Portugis sempat menguasai Maluku pada abad ke-16 dan memperjualbelikan rempah-rempah seperti lada

                Inggris sempat membangun jalur perdagangan dengan daerah Batavia dan Ambon di Indonesia

Belanda melalui VOC menguasai berbagai wilayah di Indonesia termasuk perairan dan memonopoli komoditi rempah-rempah dari Indonesia

3.       Masa Kemerdekaan

-          Masa Presiden Sukarno

                Deklarasi Djuanda (deklarasi wawasan nusantara)

                Menasionalisasi perusahaan Belanda yang berkaitan dengan ekonomi maritim

Pernah dibentuk: Kementrian perindustrian maritim, kementerian koordinator kompartemen kemaritiman Indonesia, kementerian perhubungan laut, kementerian perindustrian maritim, kementerian kemaritiman, dan kementerian sumber daya ikan

-          Masa presiden Suharto

kementerian perhubungan laut dilebur dalam kementerian perhubungan, kementerian sumber daya ikan dilebur ke dalam kementerian pertanian

Perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan diakui PBB dengan dokumen konvensi PBB mengenai hukum laut, di Jamaika th. 1982

-          Masa presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Sukarno Putri

BJ Habibie: diluncurkan Deklarasi Bunaken mengenai visi pembangunan kelautan Indonesia tahun 1998

Abdurrahman Wahid: membentuk departemen eksplorasi kelautan thn 1999 menjadi departemen Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2001. Selain itu dibentuk pula Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) pada 2010

Megawati Sukarno Putri: deklarasi maritim dengan nama Seruan Sunda Kelapa pada 2001 yang berisi kebijakan industri maritim nasional

SBY: Inpres tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional (semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus dimiliki secara domestik. UU No. 17 th 2008 tentang pelayaran, UU No.32 th 2014 tentang kelautan

Joko Widodo: visi kemaritiman sebagai bagian utama pemerintahan diwujudkan dengan adanya kementerian kelautan dan perikanan serta kementerian koordinator bidang kemaritiman

mencanangkan lima pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada KTT Asia Timur