KISI2/MATERI SINGKAT EKO 8 UTS SMSTR 2

KETENAGAKERJAAN

Tenaga Kerja: penduduk berusia kerja, yaitu antara 15 hingga 65 tahun, yang bekerja atau yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Bukan tenaga kerja: penduduk di luar usia kerja

Angkatan Kerja: Tenaga kerja yang siap dan ingin bekerja

Bukan angkatan kerja: tenaga kerja yang belum siap atau tidak ingin bekerja (cth: ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan)

Penggangguran (unemployment) adalah kelompok angkatan kerja yang tidak   mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan

-          Pengangguran terbuka : angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja

-          Pengangguran setengah : angkatan kerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal dan tidak optimum baik kinerja maupun pendapatannya

Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia

1)    Jumlah tenaga kerja yang semakin banyak

2)    Mutu/tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah

3)    Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

4)    Angka pengangguran yang tinggi

5)    Jumlah angkatan kerja tinggi

6)    Motivasi kerja, keuletan, kedisiplinan, dan keinginan untuk bekerja keras yang kurang

Dampak Pengangguran:

1)    Pendapatan nasional dan income perkapita turun

2)    Beban psikologis bagi yang mengganggur

3)    Biaya sosial dan tunjangan-tunjangan dari pemerintah semakin besar

4)    Maraknya kriminalitas

      Sebab-sebab pengangguran:

            a) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur contoh: dari ekonomi agraris ke ekonomi industri

            b) Pengangguran siklus/konjungtural, yaitu pengangguran yang terjadi karena siklus ekonomi menurun (resesi/krisis ekonomi)

            c) Pengangguran friksional (sementara=temporer), pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja contoh: mahasiswa baru lulus yang menganggur ketika mencari kerja

            d) Pengangguran teknologi, Tersingkirnya tenaga kerja manusia oleh mesin (perubahan teknologi)

             e) Pengangguran musiman, terjadi karena perubahan cuaca atau alam, sifatnya berkala

             f) Pengangguran sukarela (Voluntary), orang yang memilih untuk tidak bekerja demi mendapatkan tunjangan pengangguran

Peranan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Permasalahan Tenaga Kerja

1)    Meningkatkan mutu tenaga kerja

2)    Memonitor pelaksanaan ketenagakerjaan

3)    Perlindungan tenaga kerja

4)    Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja di dalam dan luar negeri

5)    Mengendalikan jumlah penduduk

6)    Mengatasi pengangguran

·         Mengadakan pendidikan dan pelatihan

·         Transmigrasi

·         Mendirikan industri padat karya

·         Perbanyak proyek yang dapat menyerap banyak tenaga kerja

·         Menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.    Tiga Sistem Ekonomi Utama

1.1 Sistem Ekonomi Pasar Bebas/Liberal

-          Setiap orang bebas berusaha dan memiliki modal dan alat-alat produksi.

-          Pemerintah tidak mengatur kehidupan ekonomi secara langsung (Swasta berperan besar)

1.2 Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat

-          Pemerintah memilki peranan yang amat penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan perekonomian.

-          Hak milik perorangan atas modal dan alat-alat produksi tidak diakui oleh negara.

1.3 Sistem Ekonomi Campuran

Merupakan sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi terpusat.

2.    Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi yang merupakan tata perekonomian yang melibatkan pemerintah, para pengusaha swasta, dan seluruh rakyat untuk saling membantu dalam kegiatan ekonomi, biasa dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan

2.1 Ciri-Ciri Positif Demokrasi Ekonomi Indonesia

1)    Disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

2)    Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak

3)    Negara menguasai seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

4)    Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan serta pengawasan terhadap kebijakannya dilakukan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat

5)    Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah

6)    Kebebasan bagi warga negara untuk memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak

7)    Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

8)    Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya

9)    Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

2.2 Ciri-Ciri Negatif yang Tidak Sesuai dengan Demokrasi Ekonomi Indonesia

1)    Sistemnya merupakan free fight liberalis dan etatisme

2)    Adanya sistem pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli

3.    Pelaku Utama Dalam Perekonomian Indonesia

3.1 Pemerintah

1)    Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, pemerintah melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi ditandai dengan adanya:

Dasar hukumnya UUD’45 Pasal 33 ayat 2

a.    Badan Usaha Milik Negara (BUMN),meliputi: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero)

b.    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kemudian lazim disebut Perusahaan Daerah. Sesuai dengan namanya dikendalikan oleh pemerintah daerah, yang memiliki sebagian besar atau bahkan seluruh modalnya

2)    Sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan agar kegiatan ekonomi berjalan dan tertib.

3.2 Swasta (Badan Usaha Milik Swasta/BUMS)

Dasar hukumnya UUD’45 Pasal 33 ayat 3

Perusahaan-perusahaan swasta diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola sumber daya alam Indonesia. Syaratnya dalam pelaksanaannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945.

3.3 Koperasi

Dasar hukumnya UUD’45 Pasal 33 ayat 1

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.